Arsip Kategori: PTUN

Menanti Putusan PTUN Mataram Untuk 134

K2
LENGA 134

Menanti Putusan PTUN Mataram 23 Februari 2017.
Skenario yg terjadi :
Ketika gugatan 134 menang di PTUN maka Dugaan Korupsi yg dituduhkan atas pembayaran gaji terhadap 134 CPNS dengan sendirinya TIDAK TERBUKTI.
Dan tentu saja kami bersyukur krn advokasi yg dilakukan sejak awal September 2016 hingga Februari 2017 yg menyita waktu, tenaga dan pikiran serta biaya yg sdh tdk terhitung banyaknya dari urunan sahabat 134 telah memperoleh hasil yg setimpal bahkan bernilai historis bagi perjalanan hidup sahabat 134.
Dengan skenario ini pula maka tentu saja akan mengembalikan nama baik sahabat 134 yg dituduh menerima gaji dari pembayaran yg tdk sah yg bersumber dari negara.
Selama ini memang terjadi debat dan diskusi oleh banyak pihak yg cenderung menghakimi sahabat 134 dng tuduhan telah memalsukan dokumen. Klo memang terjadi dugaan pemalsuan dokumen maka seharusnya Polda NTB segera menetapkan tersangka atas pemalsuan dokumen sehingga jelas siapa yg melakukan pemalsuan.
Tindakan Polda NTB yg diduga memberikan dokumen hasil kerja tim verifikasi kepada BKN bulan Agustus 2016 hingga dijadikan dasar oleh BKN utk membatalkan NIP 134 CPNS benar2 telah mendholimi Sahabat 134.
Karena itu, jika kawan2 saya lainnya yg ingin melakukan advokasi terhadap K2 maka tuntut penyidik Polda NTB utk segera menetapkan siapa dari 1548 yg ditetapkan sebagai Tenaga Honorer Kategori II yg telah memalsukan Database Tenaga Honorer Kategori II dan bukan hanya kepada 390 yg dilakukan oleh tim verifikasi yg diduga dibentuk dengan ancaman “BaYoNeT” oleh oknum yg tdk lolos test. Bahkan kawan2 saya juga harus menuntut penyidik Polda NTB utk segera memeriksa dugaan pemalsuan dokumen hasil kerja tim verifikasi yg telah “memuat” dan mengajukan nama2 134 Pengganti.
Ada apa penyidik Polda NTB tdk segera menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yg telah melaporkan dugaan pemalsuan dokumen hasil kerja tim verifikasi yg memuat nama 134 Pengganti?.
Diduga peristiwa suap menyuap yang dahsyat justeru terjadi antara oknum pejabat dengan oknum 134 Pengganti.
Analisanya cukup sederhana…
Atas dasar apa oknum pejabat berani mengusulkan nama 134 Pengganti utk diusulkan sebagai CPNS yg menggantikan 134 TMK?
Hmmmm…
Oknum pejabat yang diduga memalsukan dokumen hasil kerja tim verifikasi ini benar2 sangat picik dan licik.
Bayangkan… 134 TMK yg belum dinyatakan oleh putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap namun telah didholimi dng mengganti dan mengusulkan nama 134 Pengganti utk menjadi CPNS tanpa dasar hukum.
Goblok benar oknum pejabat ini…
Apa krn sudah banyak uang yg diterima dari oknum 134 Pengganti hingga berani melawan dan melabrak peraturan perundang2an. Sdh jelas bhw sesuai PP No. 56 Tahun 2012, yg bisa diusulkan utk menjadi CPNS adalah THK2 yg lulus test CPNS.
Dan akhirnya, kami hanya ingin sampaikan kepada Bupati Dompu dan siapa saja yg mampu mempengaruhi pikiran Bupati Dompu, dengan hormat kami meminta agar cermati tahapan dan proses sengketa terhadap obyek KTUN yg sdh memasuki tahap pembacaan putusan.
Skenario I …
Jika skenario putusan PTUN Mataram berpihak kepada sahabat 134 maka kami hanya meminta kepada Bapak Bupati Dompu agar TIDAK melakukan upaya hukum lebih lanjut dengan menyatakan BANDING.
Kami meminta kepada Drs. H. Bambang M. Yasin agar menjadi Bupati Dompu sekaligus Pemimpin yang bijak yang hrs melindungi dan mengayomi rakyatnya dan tdk sebaliknya makin menindas 134 yg sdh didholimi tanpa proses hukum.
Skenario II :
Jika skenario 134 kalah di PTUN Mataram maka tentu saja ini juga menjadi kemenangan rakyat Dompu krn terbukti Bupati Dompu telah membayar gaji terhadap 134 CPNS yg menyebabkan negara menderita kerugian.
Al-Haq Pasti Menang…
Semoga Allah SWT menjatuhkan putusan sesuai Skenario I…
Sehingga :
Tdk ada kerugian negara hanya krn Bupati Dompu membayar gaji kepada 134 CPNS.
Dan semoga 134 CPNS mendptkan peluang utk kembali meraih hak2 nya.
Aaamiiinnnn…